Sikap Kritis Anggota DPRD Kuansing Dinilai Prematur oleh Ketua Forum Transparansi Asta Cita

Taluk Kuantan - Pernyataan kritis yang dilontarkan oleh Desi Guswita, anggota DPRD Kuantan Singingi (Kuansing) dari Fraksi PKB, terkait rencana penambahan 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pengadaan mobil dinas baru mendapat tanggapan serius dari Rifky Rizal Zaman, S.H., Ketua Forum Transparansi 08 Asta Cita. Rifky menyebut kritik tersebut tidak dilandasi oleh analisis yang menyeluruh dan tampak prematur.

"Seorang legislator semestinya mampu memahami secara menyeluruh kondisi sosial dan ekonomi daerah. Menyampaikan kritik secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang hanya akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat," tegas Rifky dalam pernyataannya pada Rabu (16/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa penambahan OPD bukan keputusan yang sembarangan, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas birokrasi demi pelayanan publik yang lebih baik.

"Reformasi struktur pemerintahan dibutuhkan agar sistem kerja menjadi lebih fokus dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Menilai hal ini sebagai pemborosan anggaran adalah pandangan yang sempit," ujarnya.

Rifky juga menekankan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak serta merta menghalangi pengembangan kelembagaan di tingkat daerah. Ia menilai, menghambat pembenahan struktur pemerintahan hanya karena keterbatasan dana justru bisa memperlambat kemajuan.

"Dalam kondisi fiskal yang ketat sekalipun, perbaikan institusional tetap penting agar pelayanan terhadap masyarakat berjalan optimal," sambungnya.

Mengenai pembelian kendaraan dinas, Rifky menyatakan bahwa hal itu sebaiknya dilihat dari fungsi dan urgensinya, bukan dari simbolisme semata.

"Bila kendaraan yang digunakan sudah tidak layak, pengadaan yang baru adalah hal yang wajar demi mendukung mobilitas dan efektivitas kerja para pejabat daerah," jelasnya.

Ia juga mengkritisi pernyataan Desi yang menyebut kebijakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat maupun partai pengusung kepala daerah.

"Pandangan seperti itu menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil jangka panjang. Justru kebijakan yang terencana baik dapat memberikan manfaat besar bagi warga," tambah Rifky.

Sebagai pimpinan Forum Transparansi 08 Asta Cita, Rifky mendorong agar kritik terhadap kebijakan publik dilakukan secara objektif, berdasarkan data dan kajian matang, bukan sekadar untuk membangun popularitas.

"Kita butuh kritik yang konstruktif, bukan sekadar retorika yang memperkeruh situasi. Pemikiran strategis dan solusi konkret jauh lebih dibutuhkan masyarakat," ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa komentar tanpa landasan yang kuat hanya akan menciptakan opini negatif di tengah publik dan memperburuk kepercayaan terhadap lembaga legislatif.

"Sebagai wakil rakyat, sudah sepatutnya menjaga integritas dan berpikir demi kepentingan jangka panjang masyarakat, bukan sekadar agenda politik sesaat," tutupnya.

Rifky mengakhiri pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat kebijakan pemerintah secara menyeluruh dan berimbang, tidak hanya melalui kacamata efisiensi anggaran semata. (Red)