Terbitkan SKGR di HPT, Seorang Oknum Kades Diamankan Polres Inhu

BEDELAU.COM --Seorang oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) diamankan jajaran Polres Inhu, setelah diketahui menerbitkan SKGR di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Kasus ini berawal dari pengembangan perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Inhu. 

“Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa lahan tersebut dikelola oleh seseorang bernama VP yang saat ini masih dalam pencarian. Namun dari jejak administratif, lahan tersebut sebelumnya dijual oleh RMS dan dilegalisasi oleh Kepala Desa Alim berinisial EP melalui dua surat SKGR,” ujar Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si melalui Kasi Humas Aiptu Misran, SH Senin (21/7/25). 

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan terhadap titik hotspot yang terpantau melalui Dashboard Lancang Kuning pada Rabu 2 Juli 2025. Saat dilakukan pengecekan oleh Bhabinkamtibmas Desa Alim bersama tim Satreskrim Polres Inhu, ditemukan lahan terbakar di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 4 hektare dengan api masih menyala. 

“Polres Inhu bergerak cepat, pada Minggu malam 20 Juli 2025, tiga orang langsung diamankan yaitu EP (Kepala Desa Alim), SBJ (juru ukur sekaligus Ketua RT 014) dan RMS (penjual lahan). Ketiga nya resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara,” tegasnya. 

Para tersangka dijerat dengan Pasal 36 dan 37 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, ditambah Pasal 55 dan 56 KUHPidana. Mereka diduga kuat menduduki kawasan hutan secara tidak sah serta melakukan kegiatan perkebunan sawit tanpa izin dari pemerintah pusat. 

“Khusus untuk Kepala Desa Alim diketahui menerima keuntungan sebesar Rp500.000 dari tiap surat SKGR yang diterbitkannya untuk lahan di kawasan hutan tersebut. Ini bukti kuat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa,” ungkapnya. 

Sementara itu, tersangka lainnya, yakni RP juga telah ditahan dan diduga sebagai pelaku utama pembukaan lahan dengan cara dibakar. Tindakan ini jelas melanggar hukum dan berkontribusi terhadap terjadinya Karhutla di wilayah tersebut. Saat ini, proses penyidikan terus berlanjut, Tim penyidik telah melakukan sejumlah tindakan termasuk memeriksa saksi-saksi, berkoordinasi dengan ahli lingkungan hidup dan pidana, serta melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

“Barang bukti yang diamankan dalam kasus ini meliputi alat perkebunan seperti parang dan cangkul, dua bibit sawit, dua lembar SKGR atas nama Ronal Masdar Sianipar, serta satu lembar kwitansi jual beli lahan yang ditandatangani VP,” tambahnya. 

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa siapa pun yang terlibat dalam praktik perambahan hutan, baik sebagai pelaku lapangan maupun penyedia legalitas administratif, akan berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum ini juga diharapkan menjadi langkah preventif untuk menekan potensi Karhutla di wilayah Inhu khususnya pada musim kemarau seperti saat ini. Jelasnya. *