TKD Dipangkas Bikin Keuangan Daerah Berdarah-darah, Menkeu Purbaya Singgung Penyelewengan APBD

BEDELAU.COM --Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan soal keinginannya untuk menaikkan anggaran tranfser ke daerah (TKD). 

Namun, ia menyebut, pimpinan di atas masih ragu anggaran TKD dinaikkan karena masih banyak penyelewengan di daerah.

"Saya ingat beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya kan, mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan. Sebenarnya kalau saya sih mau saja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah," jelas Menkeu Purbaya saat rapat koordinasi inflasi daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

"Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya karena lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya," tegasnya.

Purbaya melanjutkan, di akhir kuartal I atau menjelang kuartal II 2026 nanti ia baru bisa menghitung berapa uang yang bisa ditambahkan untuk TKD. 

Namun, kembali lagi, ia menekankan syarat pengelolaan anggaran daerah sudah baik terlebih dulu.

"Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa udah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan," jelas Purbaya.

"Jadi untuk membantu Bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu. Dua triwulan saya pikir sudah cukup, triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan," tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) di Jakarta pada Selasa (7/10/2025). 

Mereka menyampaikan protes keras terhadap rencana pemangkasan TKD yang dinilai memberatkan pemerintah daerah.

Mereka datang sebagai bagian dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menyuarakan keberatan kolektif atas kebijakan yang berpotensi memangkas anggaran daerah hingga 20–30 persen di level provinsi dan bahkan 60 sampai 70 persen di beberapa kabupaten dan kota. 

Dalam pertemuan tertutup itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjadi salah satu yang paling vokal.

Ia mengatakan seluruh kepala daerah yang hadir sepakat menolak kebijakan pemotongan TKD karena dinilai dapat melumpuhkan banyak program pembangunan daerah. 

"Semuanya tidak setuju karena ada beban PPPK yang cukup besar dan janji pembangunan jalan serta jembatan yang juga besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada yang sampai 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly seusai pertemuan

Sumber: SM News.com