Tuntut Status Bencana Nasional, Anggota DPD Beberkan Kondisi Darurat dan Dugaan Ilegal Logging

BEDELAU.COM --Anggota DPD RI dari Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, yang saat ini masih berada di Sumut dan secara langsung memantau lokasi bencana, menyampaikan keprihatinan dan evaluasi mendalam terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar).

Dalam pernyataannya, Penrad secara tegas menyoroti belum ditetapkannya status bencana nasional oleh Pemerintah Pusat.

Melihat kondisi di lapangan, Senator asal Sumut ini menegaskan bahwa status bencana harus segera ditetapkan menjadi status bencana nasional.

"Bencana ini sudah meluas, korban jiwa sangat banyak. Hampir seribuan korban jiwa dan ribuan lainnya masih hilang. Banyak kepala daerah yang terdampak telah menyatakan secara resmi melalui surat tentang ketidakmampuan daerah menangani bencana ekologis ini," tegas Penrad dalam keterangannya, Sabtu, 6 Desember 2025.

Ia menegaskan sejumlah kepala daerah, termasuk bupati-bupati terdampak, sudah resmi menyampaikan ketidakmampuan daerah menangani bencana tersebut.

Menurut informasi yang diterimanya, Gubernur Aceh dan Sumbar juga sudah menyatakan hal serupa.

Karena itu, ia mengatakan akan terus mendorong Gubernur Sumut segera mengirimkan pernyataan resmi sebagai salah satu syarat penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.

Ia memperingatkan bahwa tanpa status bencana nasional, penanganan bencana alam tersebut menjadi sporadis dan tidak terkoordinasi.

"Akhirnya Penanganan bencana ini menjadi sporadik dan tidak terkoordinasi karena statusnya tidak dinaikkan. Padahal dampaknya sangat luas," ujarnya.

Menanggapi kelayakan penyaluran bantuan, dia menyatakan bahwa hingga hampir dua minggu pasca-bencana (sejak 25 November 2025), masih banyak daerah terisolasi yang belum mendapatkan bantuan dan penanganan layak.

Meski mengapresiasi upaya keras BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan Pemda, namun luasnya dampak dan daerah terdampak membuat penanganan belum optimal.

"Tetapi luasnya dampak dan beratnya medan membuat banyak wilayah belum tersentuh. Jadi kalau dibilang semua sudah layak, saya pikir belum. Banyak yang belum tertangani," tuturnya.

Ia juga menggambarkan tantangan logistik yang sangat berat, terutama di Sumut.

"Desa-desa di gunung dan bukit dengan medan berat menyulitkan akses darat maupun distribusi via helikopter. Saya khawatir, jika dalam seminggu ini belum teratasi, akan semakin banyak masyarakat yang kelaparan di daerah terisolir," katanya.

Lebih lanjut, secara institusional, dia menegaskan lembaganya melalui Ketua DPD RI telah mendorong penetapan status bencana menjadi bencana nasional.

"Sebanyak 12 senator dari tiga provinsi ini terus mendesak Presiden dan stakeholder terkait. Kami yakin, dengan status bencana nasional, penanganan keadaan darurat hingga rehabilitasi-rekonstruksi akan lebih terstruktur," jelasnya.

Terhadap banyaknya kayu gelondongan yang memperparah bencana, Penrad dengan tegas membantah pernyataan pemerintah yang menyebutnya sebagai kayu-kayu itu tumbang secara alami.

Dia menegaskan bahwa dari hasil pantauannya selama di lokasi bencana, potongan kayu itu bukan berasal dari pohon tumbang alami.

Penrad menambahkan bahwa kayu-kayu tersebut kemungkinan adalah hasil tebangan yang belum sempat diangkut sebelum bencana melanda, sehingga terseret arus dan menghancurkan permukiman.

"Saya melihat betul fisik kayu gelondongan itu potongannya rapi, ada bekas chainsaw atau gergaji mesin. Itu tidak mungkin karena alam. Saya sangat mensinyalir kuat bahwa ini akibat ilegal logging di hulu. Kayu-kayu yang sudah dipotong rapi itu terbawa air dan menghancurkan permukiman. Tidak benar jika dikatakan muncul secara alami," pungkasnya.

Kepada pemerintah, Penrad kembali menuntut penetapan status bencana nasional. Ia mengatakan kapasitas fiskal daerah tidak akan mampu menangani bencana sebesar ini, baik dalam tahap emergency maupun rekonstruksi.

"Saya melihat betul bagaimana hancur leburnya infrastruktur publik maupun privat masyarakat, belum lagi kerugian seluruh lahan-lahan pertanian disapu bersih oleh banjir bandang dan longsor ini. Kita tetap menuntut itu agar penanganan emergency, koordinasi yang terstruktur dari atas sampai ke bawah, kemudian rekonstruksi dan rehabilitasi itu bisa ditangani lebih baik ke depan sehingga masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara yang harus dijamin pemerintah ketika menghadapi bencana, ujarnya.

Ia juga mengingatkan perlunya koordinasi yang lebih baik antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Menurutnya, sejauh ini kerja-kerja penanganan masih berjalan sendiri-sendiri.

"Karena saya melihat antar-institusi kementerian-lembaga termasuk sampai ke pemerintahan daerah itu masih sangat sporadik melakukan kerja-kerjanya sesuai dengan ruangnya masing-masing sehingga tidak terkoordinasi. Saya berharap Pemerintah Pusat, Pemprov kemudian sampai ke kepala-kepala daerah Pemkab dalam hal ini, itu bisa membangun koordinasi yang lebih terjalin baik," ungkapnya.

"Terhadap Pemerintah Daerah tentu saya meminta apa yang bisa kita lakukan ke depan karena ini adalah masyarakat kita, tanggung jawab kita, dan pengabdian moral kita sebagai bagian dari bangsa dan negara ini," sambungnya.

Kepada masyarakat terdampak, Penrad menyampaikan harapan agar tetap kuat dan saling membantu di tengah keterbatasan. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong untuk melewati masa-masa sulit ini.

"Kepada masyarakat terdampak tentu kita berdoa dan berharap masyarakat terdampak secara langsung bisa tetap kuat dan sabar melewati masa-masa ini sehingga kita bisa menanganinya lebih komprehensif," tuturnya.

"Sekarang kita juga sangat membutuhkan apa yang disebut dengan spirit gotong royong itu. Di tengah-tengah seluruh kekurangan yang terjadi, kita sangat mengharapkan masyarakat bisa saling dukung, tolong, dan saling membantu mengatasi situasi-situasi yang terjadi saat ini," ucap Penrad menambahkan.

Sumber: SMNews.com