Pilihan
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Dibaca : 857 Kali
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Dibaca : 985 Kali
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 1e3 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 1e3 Kali
Perpanjangan PPKM Darurat Diumumkan Senin 19 Juli 2021
BEDELAU.COM --Pemerintah telah menjalankan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali sejak 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Terdapat skenario PPKM darurat tersebut akan diperpanjang hingga 6 pekan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi jalannya PPKM Darurat. Hasil evaluasi ini bakal menjadi landasan perpanjangan PPKM Darurat.
"Diperpanjang atau sampai kapan kita sedang evaluasi," kata Susiwijono Moegiarso di acara Penguatan UMKM Sebagai Pengungkit Kebangkitan Ekonomi, Jumat (16/7/2021).
Menteri-menteri yang terlibat dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini terus melakukan rapat terbatas (ratas) dan rapat koordinasi (rapor). Rapat tersebut kemudian akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapat keputusan apakah akan ada perpanjangan atau tidak.
"Nanti kita terus rapat dan evaluasi betul," kat0anya.
Hasil rapat keputusan tersebut (PPKM Darurat) akan disampaikan pada Senin pekan depan atau pada 19 Juli 2021. "Kira-kira perpanjangannya seberapa lama dan kita akan lihat sampai hari Senin nanti," tutur dia.
Tak Hanya Indonesia
Penambahan kasus Covid-19 di Indonesia memang membengkak dalam beberapa pekan terakhir. Namun hal tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia saja.
Berbagai negara di ASEAN juga tengah menghadapi masalah yang sama. Namun memang, jumlah kasus harian di negara lain tidak sebesar Indonesia. Menurut Susiwijono, tingginya angka tersebut karena memang jumlah penduduk Indoensia sangat besar.
"Peningkatan kasus harian ini jauh lebih tinggi dari negara lain tapi ini karena populasi kita juga tinggi," katanya.
Peningkatan kasus secara nasional tertinggi masih di Jawa-Bali. Terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur yang saat ini kasus aktifnya sudah di atas 100 ribu.
Sumber: [liputan6.com]
BERITA LAINNYA +INDEKS
TKD Dipangkas Bikin Keuangan Daerah Berdarah-darah, Menkeu Purbaya Singgung Penyelewengan APBD
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudh.
Mahfud MD Ingatkan Prabowo: Proyek IKN dan Whoosh Berpotensi Langgar Hukum
BEDELAU.COM --Mantan Menteri Koordinator Bidang Poli.
Gaya Hemat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Seharusnya Ditiru Kepala Daerah Lain
BEDELAU.COM --– Saat sejumlah kep.
Negara Panen Cuan! Denda Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan Rp 25 Juta Per Hektare, Ini Rumus Menghitungnya
BEDELAU.COM -- Pemerintah akan mend.
Penyebab Komdigi Bekukan Sementara Izin TikTok di Indonesia
BEDELAU.COM --Kementerian Komunikasi dan Digital (Ko.
TULIS KOMENTAR +INDEKS








