Tambak Udang tanpa Izin di Bantan, Ketua PAC PP Bantan Angkat Bicara

BENGKALIS, BEDELAU.COM —Terkait perizinan lingkungan ratusan hektar usaha tambak udang di Kecamatan Bantan, yang tanpa dipenuhi pengusaha setempat. Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Faisal Rabyn Lesnussa, Minggu (29/8/2021) angkat bicara.

Rabyn Lesnussa mengatakan, diharapkan seluruh pengusaha tunduk terhadap aturan pemerintah pusat, terkait dengan perizinan usaha tambak udang, yang hari ini menjadi sektor penopang ekonomi di Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis.

“Kita minta kepada seluruh pengusaha yang sudah mendirikan usaha tambak udang, agar mengurus perizinannya. Kemudian masalah izin ini diharapkan juga melibatkan pemuda. Kemudian juga melibatkan pemuda setempat sebagai tenaga kerja lokal,”ujar Rabyn Lesnussa.

Pria akrab disapa Roby ini berpendapat, jika usaha-usaha tambak udang jenis Vanname tersebut merupakan usaha tambak udang intensif dan bisa memberikan kontribusi besar bagi Bengkalis, maupun secara nasional. Sehingga perlu adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat dan pemuda tempatan.

Selain itu juga, sambungnya, usaha budidaya udang hari ini adalah usaha yang harus menjaga aspek lingkungan, terutama limbahnya. Karena, limbah yang menjadi aspek lingkungan sebelum dibuang harus diolah lebih dulu atau diendapkan dan limbah jauh dari lokasi alam hayati yang masih terjaga dengan baik di Pulau Bengkalis.

“Saya melihat hari ini dan membaca perkembangan di media cetak dan online. Dari ratusan tambak udang, baru lima usaha yang sudah mengantongi izin daya dukung lingkungan, sisanya masih belum memenuhi kriteria usaha yang baik,”urainya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis Arman AA melalui Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Zulkifli, saat diwawancarai media ini dikantor DLH Bengkalis, Jalan Pertanian-Bengkalis,  mengaku, Usaha tambak udang vanname yang masuk dalam program penguatan ekonomi masyarakat dikawasan pesisir ini, kenyataan belum memenuhi prosedural daya dukung lingkungan.

Ini diakui Zulkifli dikarenakan, banyak usaha tambak udang beroperasi dikawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sehingga, terbentur dengan perizinan serta dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL.

“Dari 11 usaha tambak udang berbadan hukum,baik Perseroan Terbatas (PT) dan CV baru 5 usaha yang memenuhi dokumen UKL-UPL. Satu usaha di Pulau Bengkalis dan 4 usaha di Kecamatan Rupat,”kata Zulkifli.

Lima usaha yang mengantongo dokumen perizinan tersebut diantaranya, sambung Zulkifli, PT Marindo Utama Lestari di Kecamatan Rupat seluas 47 hektare (ha) berupa rekomendasi UKL-UPL, tahun 2019.

Kemudian, PT Pulau Rupat Indah seluas 44,6 hektare (ha) di Rupat melalui rekomendasi UKL-UPL Tahun 2019. PT Vanamei Rupat Abadi di Rupat seluas 20 hektare (ha) melalui rekomendasi UKL-UPL dan DPMPSP, tertanggal 30 Desember 2019.

Selanjutnya, Budidaya Tambak Udang Penanggungjawab Supono/Sie Beng di luas lahan 1,99 hektare di Kecamatan Bantan Tahun 2018 mengantongo dokumen UKL-UPL. Kemudian lagi, PT Tambak Libu Sagara seluas 27 hektare (ha) dokumen UKL-UPL di Kecamatan Rupat di Tahun 2020.

“Kalau yang berizin, kita berkewajiban melakukan pengawasan. Kalau yang memiliki izin, maka domainnya dinas terkait perizinan. Kalau yang memiliki izin melakukan kesalahan maka kita DLH bisa memberikan sanksi, berupa teguran secara lisan dan tulisan,”ucap Zulkifli baru-baru ini.(ra)