Pilihan
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Dibaca : 1e3 Kali
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Dibaca : 1e3 Kali
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 1e3 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 1e3 Kali
Alasan Pemerintah Ambil Alih Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Rokan
BEDELAU.COM --Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia harus meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan.
Oleh karenanya, pemerintah berusaha mengambil alih kepemilikan saham perusahaan asing atas pengelolaan sejumlah industri pertambangan Indonesia.
"Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah. Jadi nilai tambah ini penting sekali, nilai tambah yang maksimal untuk kepentingan nasional kita dan rakyat kita," ujar Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Negara, Rabu (13/10/2021).
"Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambilalih. Freeport misalnya yang sudah 54 tahun dikelola oleh Freeport-McMoRan, dua tahun lalu mayoritas telah kita ambil sahamnya sehingga dari 9 persen menjadi mayoritas 51 persen," jelasnya.
Kemudian, Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation dari Perancis, lalu 100 persen diambil alih dan berikan ke PT Pertamina Persero.
Terakhir adalah Blok Rokan, yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron, juga sudah 100 persen diberikan ke PT Pertamina Persero.
"Sekarang tinggal kita lihat kita bisa tidak melanjutkan meningkatkan produksi dari yang sudah kita ambil alih ini. Inilah yang jadi pertanyaan," ungkap Jokowi.
"Tapi kita lihat nanti setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun akan kita lihat mampukah kita (meraih nilai tambah," lanjutnya.
Dalam konteks memanfaatkan sumber daya alam bahan tambang ini, Jokowi mengingatkan bahwa sumber daya alam merupakan anugerah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik juga bisa menjadi sebuah musibah.
Sehingga pelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam harus diseimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan yang lainnya.
"Penambangan bisa dilakukan tetapi juga terukur dikendalikan dan harus dijamin pengelolaannya pasca penambangan," ungkap Jokowi.
"Namun, itu saja tak cukup. Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah," tambahnya.
Sumber: [kompas.com]
BERITA LAINNYA +INDEKS
Meriahkan HUT RI Ke-81, Pemdes Sepahat Gelar Lomba Rakyat
BENGKALIS, BEDELAU.COM--Dalam rangka memeriahkan Har.
Pemkab Meranti dan KPP Pratama Bengkalis Perkuat Sinergi Pajak, Dorong PAD untuk Kesejahteraan Masyarakat
SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepu.
Bupati dan Kapolres Meranti Sambut Tim Kompolnas, Visitasi Award 2026 Resmi Dimulai
SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Bupati Kepulauan Meranti .
PLN dan Pemprov Riau Perkuat Sinergi Percepatan Program Listrik Desa
PLN dan Pemprov Riau Perkuat Sinergi Percepatan Program Listrik DesaBEDELAU.COM.
Prabowo Usut 'Dosa-dosa' Petinggi BUMN 30 Tahun Terakhir, Usulkan Bentuk Pengadilan Ad Hoc
BEDELAU.COM --Presiden Prabowo Subianto melontarkan .
Bupati Asmar dan PLN UP3 Dumai Perkuat Sinergi, Pastikan Layanan Listrik Kepulauan Meranti Semakin Andal
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten.
TULIS KOMENTAR +INDEKS








