Pilihan
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Dibaca : 1e3 Kali
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Dibaca : 1e3 Kali
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Dibaca : 1e3 Kali
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Dibaca : 1e3 Kali
Alasan Pemerintah Ambil Alih Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Rokan
BEDELAU.COM --Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia harus meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan.
Oleh karenanya, pemerintah berusaha mengambil alih kepemilikan saham perusahaan asing atas pengelolaan sejumlah industri pertambangan Indonesia.
"Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah. Jadi nilai tambah ini penting sekali, nilai tambah yang maksimal untuk kepentingan nasional kita dan rakyat kita," ujar Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Negara, Rabu (13/10/2021).
"Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambilalih. Freeport misalnya yang sudah 54 tahun dikelola oleh Freeport-McMoRan, dua tahun lalu mayoritas telah kita ambil sahamnya sehingga dari 9 persen menjadi mayoritas 51 persen," jelasnya.
Kemudian, Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation dari Perancis, lalu 100 persen diambil alih dan berikan ke PT Pertamina Persero.
Terakhir adalah Blok Rokan, yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron, juga sudah 100 persen diberikan ke PT Pertamina Persero.
"Sekarang tinggal kita lihat kita bisa tidak melanjutkan meningkatkan produksi dari yang sudah kita ambil alih ini. Inilah yang jadi pertanyaan," ungkap Jokowi.
"Tapi kita lihat nanti setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun akan kita lihat mampukah kita (meraih nilai tambah," lanjutnya.
Dalam konteks memanfaatkan sumber daya alam bahan tambang ini, Jokowi mengingatkan bahwa sumber daya alam merupakan anugerah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik juga bisa menjadi sebuah musibah.
Sehingga pelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam harus diseimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan yang lainnya.
"Penambangan bisa dilakukan tetapi juga terukur dikendalikan dan harus dijamin pengelolaannya pasca penambangan," ungkap Jokowi.
"Namun, itu saja tak cukup. Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah," tambahnya.
Sumber: [kompas.com]
BERITA LAINNYA +INDEKS
Melalui Infaq Masjid, Yayasan Permata Bunda Santuni 63 Orang Anak Yatim. UPZ Kecamatan Serah Bantuan Buat 20 Orang Kaum Duafa'
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Menjelang hari raya .
Bupati Meranti–Pelindo Teken MoU, Perkuat Layanan Pelabuhan dan Siapkan “Mudik Aman 2026”
KEPULAUAN RIAU, BEDELAU.COM-- Bupati Kepulauan Meran.
Sinergi Pemkab dan Swasta, Bupati Asmar Resmikan Jalan Batang Malas–Tenan Sepanjang 1,8 Km
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Asmar, Bupati Kepula.
Cahaya Toleransi dari Meranti, Bupati Asmar Buka Festival Lampion 2026 di Selatpanjang
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Bupati Kepulauan Mer.
Respon Taklimat Presiden RI, Pemkab Meranti Wajibkan Seluruh Instansi Bersih-Bersih Kantor 30 Menit Sebelum Kerja
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten.
Akibat Efisiensi Anggaran, Tahun ini Baru Jembatan Selat Akar yang Dianggarkan Pemprov Riau
PEKANBARU, BEDELAU.COM--Pemerintah Provinsi Ri.
TULIS KOMENTAR +INDEKS








