Salah Satu Kadernya Bersitegang Masalah Pokir, Ini Pernyataan Ketua DPC Partai Demokrat

BENGKALIS, BEDELAU.COM —Salah satu kader Partai Demokrat Bengkalis bersitegang masalah Pokok Pikiran (Pokir), yang saling klaim jadi bahan rebutan. Kader yang disebut-sebut itu adalah dr. Morisson B. Sihite dari Fraksi Suara Rakyat. Perseteruannya terjadi, ketika Ketua Fraksi Suara Rakyat Askori tidak terima, jika Pokirnya diklaim anggota DPRD lain.

Alasan Askori, yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bengkalis, jika Pokir itu merupakan perjuangannya bersama masyarakat dan menjadi aspirasinya di Kecamatan Bantan. Walau nilainya tak sebanding, hanya berupa bantuan 22 tangki air, yang semula diusulkan 60 unit diklaim oleh anggota DPRD Bengkalis lainnya.

Menyikapi polemik tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bengkalis Nur Azmi Hasyim, Senin (1/11/2021) dengan tegas mengatakan, polemik yang terjadi di tengah masyarakat terkait saling klaim Pokir anggota dewan biasa dalam dunia politik, perceraian politik juga lumrah terjadi.

"Menanggapi kekisruhan tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengenai saling klaim pokok pikiran, perlu saya tegaskan bahwa saya tidak ingin masuk keranah tersebut, karena itu merupakan hak masing - masing dari anggota dan biarlah mereka yang menyelesaikannya", ungkap Emi, sapaan akrabnya.

Selanjutnya, Emi menjelaskan soal pemisahan fraksi. Menurutnya hal tersebut lumrah dan biasa terjadi dalam politik, apalagi gabungan fraksi tersebut tidak berasal dari satu partai dan tidak adanya lagi kenyamanan dan kecocokan antar sesama anggota.

"Nah, saya lebih cenderung mengedepankan masalah waktu pemisahan. Saya mengharapkan hal tersebut dapat dilakukan setelah pembahasan dan pengesahan APBD tahun 2022. Karena, jika dilakukan sekarang, akan mengganggu proses pembahasan dan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas", imbuh Emi.

Hal tersebut diakui Emi juga sudah didiskusikan kepada pimpinan DPRD Kab. Bengkalis mengingat pemisahan tersebut idealnya melalui harus beberapa tahapan dan harus diparipurnakan, tidak bisa ujug - ujug berpisah begitu saja.

"Menanggapi pernyataan ketua Nasdem Bengkalis yang menyampaikan pernah menghubungi saya. Perlu saya tegaskan, hal tersebut benar. Namun, itu terjadi setelah viralnya video dan pernyataan pemisahan fraksi di media online dan media sosial. Tentu saya kaget, kenapa pemisahan tersebut lebih dulu diungkapkan di media tanpa  melakukan pembicaraan kepada saya. Padahal sebelumnya saya sudah menginstruksikan kepada anggota dewan saya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik - baik", tegas Emi.

Emi juga menimpali, soal pemecatan Tenaga Ahli Fraksi, tidak ada dalam perseteruan ini.

"Saya perlu meluruskan bahwa tidak ada pecat memecat. Yang ada adalah Tenaga Ahli tersebut diinstruksikan untuk menarik diri mengingat kapasitas beliau sebagai fungsionaris partai Demokrat", tambah Emi.

Ia juga berharap, mengharapkan permasalahan ini tidak berlarut karena masih banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang harus mendapat perhatian bersama.

"Masih banyak permasalahan yang harus menjadi perhatian dan diselesaikan anggota dewan dan kami berkomitmen untuk itu sesuai dengan tagline partai yakni Demokrat Berkoalisi Dengan Rakyat", tutup Emi.

Sementara itu, dr. Morrison B  Sihite yang disebut-sebut telah mengklaim Pokir milik Askori, Ahad malam (31/10/2021) mengatakan, dirinya tidak masalah dikeluarkan dari Fraksi Suara Rakyat DPRD Bengkalis. Karena dirinya menilai Askori mengedepankan aksi premanisme dalam menyelesaikan masalah.

‘’Masak dia pukul-pukul meja di hadapan masayarakat. Ini adalah prilaku yang kurang terhormat sebagai anggota dewan terhormat,’’ ujarnya.

Menurutnya, kalaupun dikeluarkan atau keluar dari Fraksi Suara Rakyat sangat bagus sekali bagi dirinya. Karena dirinya juga tidak nyaman berada bersama anggota dewan yang premanisme. Apalagi bahasa yang digunakan juga tidak hormat.

Sedangkan dalam Fraksi Suara Rakyat DPRD Bengkalis terdiri dari 1 kursi dari Partai Demokrat, 3 kursdi dari Partai Nasdem (partainya Askori) dan 1 kursi dari Partai PPP, sehingga terbentuklah satu fraksi gabungan.

‘’Beripsah itu hal yang umum dan biasa  dan kami juga tidak  cukup  untuk membuat satu fraksi dan bisa bergabung ke partai lain. Saya juga bisa ke fraksi yang lain,’’ ungkapnya.

Morris yang masih berprofes sebagai dokter umum ini mengatakan, dirinya sudah melaporkan ke Dewan Kehormatan (BK) DPRD Bengkalis tiga hari yang lalu. Ini bukan terkait dirinya dikeluarkan dari fraksi dan juga dikeluarkannya staf ahli, karena ini otomatis kalau sudah dikeluarkan dari fraksi tentu staf ahlinya keluar.

Ya, laporan saya ke BK bahwa  Askori tanpa dasar dan tanpa konfirmasi ke saya terlebih dahulu , langsung menuduh saya mengklaim pokir dia melalui media sosial dan menunjukkan kekerasan seperti seorang preman di hadapan masyarakat umum," ujarnya.

Ini katanya, sama sekali tidak punya etika sebagai anggota dewan yang terhormat. Kalau gelar yang terhormat aturannya diselesaikan dengan cara yang terhormat bukan premanisme yang di tonjolkan, dia tidak punya hak untuk mengeluarkan Demokrat karena Partai Nasdem hanya 3 kursi tidak cukup  satu fraksi.

Artinya teramg Morris, partai Nasdem juga harus bergabung dengan partai lain untuk mencukupi minimal 4 kursi, baru bisa terbentuk satu fraksi.

"Saya tidak nyaman bergabung dengan partai Nasdem karena yang ditonjolkan premanisme nya bukan yang terhormat nya," ujar Morris yang juga anggota DPRD Bengkalis dari Partai Demokrat.(ra)