Dianggap tak Beretika, DPRD Riau Minta Evaluasi Bupati Meranti

PEKANBARU, BEDELAU.COM --Bupati Kepulauan Meranti M Adil menjadi sorotan akhir-akhir ini. Mantan Anggota DPRD Riau itu dianggap tidak punya etika lantaran beberapa kali mangkir dan tidak mengirim utusan ke acara-acara resmi Pemerintah Provinsi.

Seperti agenda tahunan MTQ Provinsi Riau, M Adil tidak mengirim kontingen dan Agenda Porprov di Kuantan Singingi. Terakhir, M Adil juga mangkir di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala daerah, camat dan lurah se-Provinsi Riau yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim menilai menyebut, dalam sistem pemerintahan, punya struktur yang jelas. Dari atas, Gubernur, ke bawah. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang punya banyak kewenangan.

"Bisa lakukan pembinaan, evaluasi dan segala macam terhadap kepala daerah yang di bawah tingkatannya," kata Eddy, Kamis (10/11/2022).

Kalau seandainya dibiarkan, kata Eddy, ini bisa jadi preseden buruk. Karena itu Ia mendesak gubernur tegas dalam hal ini. "Minimal lakukan teguran, sanksi. Kalau perlu sekolahkan. Sudah pernah kejadian. Kepala daerahnya sekolahkan. Kementerian ada sekolahnya itu. Agar ini tidak merembet ke daerah lain," tegas dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi menyebut, Riau ada 12 kabupaten kota. Kue pembangunan itu juga dibagi ke 12 kabupaten kota. Ia tidak ingin perilaku yang ditunjukkan seorang kepala daerah berdampak kepada masyarakat di kabupaten itu.

"Kita nanti tidak mau ada dampak buruk kepada kabupaten ketika kepala daerahnya tidak punya etika. Ini kan bukan kali pertama melakukan ini," kata dia.

Lanjut dia, kalau ada perseteruan pribadi jangan dibawa daerah. Bahkan Ia geram dengan persoalan M Adil yang menjadi sorotan akhir-akhir ini.

"Saya sampaikan ke banggar coba kita evaluasi, berapa APBD kita ke Meranti. Kalau perlu kita stop dulu. Ini berdampak buruk. Kalau ada dia bagi hasil daerah kita berikan," kata dia.

"Sepertinya di Riau ini dia berdiri sendiri. Contohnya MTQ tidak ikut, Porprov tidak juga. Beberapa kali, ke kuansing tidak dikirim. Pesan saya etika dinomor satukan," tambah dia.

Sumber: riauaktual.com