18 Anggota Paskibraka Dilarang Pakai Jilbab, MUI: Pulang Saja Jika Dipaksa

BEDELAU.COM --ebanyak 18 anggota Paskibraka 2024 merupakan Muslimah berjilbab. Bahkan, ada yang sudah konsisten memakai jilbab sejak duduk di bangku SD. Namun, saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), tidak satu pun yang memakai jilbab.

Ke-18 anggota Paskibraka dari 18 provinsi itu diduga dilarang memakai jilbab, sehingga mereka terpaksa melepas jilbabnya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dituding sebagai pihak yang mengharuskan anggota Paskibraka melepaskan jilbab.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis memprotes keras pelarangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka muslimah tersebut. Menurut Cholil, pelarangan jilbab itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais.

"Ini tidak Pancasilais. Bagaimana pun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama," kata Cholil dikutip di laman resmi MUI, Rabu (14/8/2024).

Cholil mendesak larangan berjilbab bagi anggota Paskibraka Nasional itu segera dicabut. Jika tidak ada kebebasan memakai jilbab, Cholil menyarankan para peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab sebaiknya pulang saja.

"Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya," tegasnya.

Kabar bahwa anggota Paskibraka 2024 yang perempuan beragama Islam mencopot jilbab ramai di media sosial. Dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak satu pun anggota Paskibraka 2024 yang berhijab.

CNNIndonesia.com menghubungi anggota Dewan Pengarah BPIP Amin Abdullah dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo terkait kabar ini. Namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini ditayangkan CNNIndonesia.com.

Tanggung Jawab BPIP

Dikutip dari Republika.co.id, Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra mengatakan, keharusan mencopot jilbab bagi Paskibraka perempuan merupakan tanggung jawab Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Irwan heran, mengapa BPIP sampai harus mewajibkan anggota Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab.

Irwan mengaku mendapatkan informasi ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dibuat BPIP.

"Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," katanya.

Irwan mendesak BPIP menjelaskan ke publik tentang kebijakan mencopot jilbab bagi Paskibraka perempuan tersebut.***

Sumber: CNNIdonesia.com dan Republika.co.id