Rocky Gerung: Publik Muak 10 Tahun RI Penuh Masalah

BEDELAU.COM ---Situasi di Jakarta kembali memanas setelah meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21), akibat dilindas kendaraan taktis barakuda Brimob pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Peristiwa tersebut memicu besarnya gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari mahasiswa, organisasi, hingga komunitas ojol yang menyerbu Markas Brimob, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan permintaan maafnya. Sementara Presiden Prabowo Subianto langsung menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, serta menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan. Akan tetapi, kemarahan publik masih juga belum mereda.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan puncak dari akumulasi masalah selama 1 dekade terakhir.

"Ledakan hari ini adalah akumulasi dari keadaan 10 tahun terakhir di mana kebebasan berekspresi dibatasi, ekonomi memburuk, dan rakyat kehilangan harapan,” kata Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, FNN di Channel YouTube @RockyGerungOfficial_2024 yang dikutip Riau24com, Senin (01/09).

Menurutnya, bentrokan yang terjadi saat aksi demonstrasi berlangsung memang sulit dihindari. Namun, negara waji menjamin rakyat agar bisa menyampaikan pendapat dengan aman, tentunya tanpa terjebak dalam kekerasan.

Selain itu, Rocky juga menyoroti bahwa kini komunitas ojol menjadi kekuatan sosial baru di Indonesia.

Banyak pekerja korban PHK yang beralih menjadi driver ojol, sehingga persaingan makin ketat. Bahkan pendapatan mereka turun drastis.

"Ojol itu jadi semacam tempat pertahanan hidup sementara. Mereka berasal dari kelas menengah yang terdesak ekonomi. Maka ketika ada korban, solidaritas komunitas ojol muncul begitu kuat,” jelasnya.

Rocky mengatakan bahwa akar persoalan sebenarnya ada pada kondisi ekonomi yang buruk akibat salah kelola masa lalu.

Beban utang negara, minimnya lapangan kerja, hingga korupsi yang merajalela mengakibatkan publik semakin frustasi.

"Polisi memang jadi sasaran kemarahan, tapi akar masalah sebenarnya adalah ekonomi dan kegagalan perencanaan pembangunan era sebelumnya,” ujarnya.

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, peristiwa ini tidak bisa dipandang sebagai insiden tunggal. “Ledakan hari ini adalah akumulasi keadaan selama 10 tahun, ketika pemerintahan sebelumnya menghalangi ekspresi dengan ancaman-ancaman tidak masuk akal, termasuk Undang-Undang ITE,” ujarnya.

Menurut Rocky, publik kini memanfaatkan ruang keterbukaan yang mulai terbentuk di era Prabowo untuk melampiaskan kekecewaan. Amnesti dan abolisi terhadap sejumlah kasus politik dianggap sebagai sinyal bahwa demonstrasi tidak lagi langsung dipidana. Namun, di balik kebebasan itu, mengendap rasa frustrasi yang jauh lebih dalam: krisis ekonomi.

Ojek daring menjadi simbol paling nyata dari situasi tersebut. Pekerjaan ini kini digeluti tidak hanya oleh anak muda, tetapi juga oleh pekerja kelas menengah yang kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja. Persaingan semakin ketat, penghasilan menurun, dan jalan raya berubah menjadi ruang bertahan hidup.

“Pendapatan ojol menurun karena persaingan makin tinggi. Banyak pekerja yang di-PHK akhirnya beralih menjadi pengemudi ojol. Akhirnya, lapangan kerja terasa makin sempit,” kata Rocky.

Kemarahan massa yang tertuju pada aparat dinilai lebih bersifat simbolik. Polisi dianggap mewakili pola lama penanganan demonstrasi yang masih berparadigma represi. Peristiwa tewasnya Afan semakin memperkuat persepsi bahwa negara belum sepenuhnya lepas dari pendekatan keras terhadap suara rakyat.

“Polisi sebenarnya hanya jadi sasaran antara. Sumber kemarahan publik ada pada kegagalan negara mengelola ekonomi dan memberi harapan,” kata Rocky menegaskan.

Ia juga menilai bahwa elite politik ikut memanfaatkan adanya situasi tersebut. Oleh sebab itu, agar kepercayaan masyarakat bisa pulih, saat ini publik menuntut Presiden Prabowo untuk benar-benar mengambil jarak dari kebijakan pemerintah Jokowi.

Sebagai solusi dari adanya peristiwa ini semua, Rocky menyarankan agar Presiden Prabowo melakukan radical break, yakni langkah tegas untuk menunjukkan perubahan nyata dari rezim sebelumnya.

“Harus ada pembersihan kabinet dari agen-agen koruptif. Publik ingin sinyal otentik bahwa Presiden Prabowo serius memberantas korupsi dan benar-benar membawa arah baru bagi Indonesia,” tegas Rocky.

Karena, jika langkah tersebut dilakukan, maka dapat mengembalikan kepercayaan publik, terjaganya stabilitas politik, dan iklim investasi akan menjadi lebih sehat.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan, demonstrasi besar kerap lahir dari kombinasi dua hal: kesulitan ekonomi dan ketiadaan saluran komunikasi rasional antara negara dan warga. Dua faktor itu kini kembali hadir.

Jika tidak segera dikelola, peristiwa seperti yang terjadi pekan lalu berpotensi berulang. Presiden Prabowo dihadapkan pada ujian awal: apakah ia mampu menegaskan arah pemerintahan baru yang berbeda dari pendahulunya, atau justru terjebak dalam kelanjutan pola lama.

“Publik hanya ingin satu hal: kepastian bahwa masa depan bisa dibaca ulang. Jika ada langkah nyata, kepercayaan akan kembali. Jika tidak, kemarahan publik akan terus mencari jalannya di jalan raya,” tutup Rocky.

Sumber: Riau24.com