SPI 2025 KPK: Hampir Seluruh Pemda di Riau Masuk Zona Merah Korupsi

BEDELAU.COM --Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi alarm serius bagi pemerintahan di Provinsi Riau. 

Hampir seluruh pemerintah daerah di Riau, baik provinsi maupun kabupaten/kota, masih berada di zona merah atau kategori rentan korupsi.

Dari 12 kabupaten/kota, hanya Kota Dumai dengan skor 76,97 dan Kabupaten Kampar dengan skor 73,77 yang berhasil keluar dari zona merah dan masuk zona kuning atau waspada. 

Sementara itu, belum satu pun daerah di Riau yang mampu menembus zona hijau atau kategori integritas tinggi.

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tercatat sebagai daerah dengan skor terendah se-Riau, yakni 63,58. Disusul Rokan Hilir (64,86), Rokan Hulu (65,14), dan Kota Pekanbaru (67,74). Kondisi ini menunjukkan persoalan integritas birokrasi di Riau masih bersifat sistemik.

Di tingkat provinsi, skor SPI Pemerintah Provinsi Riau memang mengalami peningkatan dari 62,83 pada 2024 menjadi 67,19 pada 2025. 

Namun capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 72,32 dan rata-rata pemerintah daerah secara nasional 71,34.

SPI 2025 juga mencatat sejumlah catatan penting di Pemprov Riau, di antaranya penurunan indikator sosialisasi antikorupsi menjadi 59,47 poin, lemahnya pengelolaan sumber daya manusia dengan skor 65,07, serta stagnasi integritas pelaksanaan tugas di angka 66,14.

Menanggapi hasil tersebut, Ketua Umum PW SEMMI Riau, Ihkram Mulya, meminta seluruh kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Riau menjadikan SPI 2025 sebagai peringatan serius.

"Hasil SPI 2025 KPK harus dibaca sebagai alarm keras bagi integritas pemerintahan di Riau. Ini bukan sekadar laporan tahunan, tetapi cerminan lemahnya sistem pencegahan korupsi," kata Ihkram, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara citra birokrasi ke luar dengan kondisi internal pemerintahan. Karena itu, penguatan pengawasan internal, perbaikan manajemen SDM, serta konsistensi sosialisasi antikorupsi dinilai mendesak untuk dilakukan.

SEMMI PW Riau juga mendorong seluruh pemerintah daerah segera menyusun langkah konkret dan terukur untuk menindaklanjuti temuan SPI 2025, serta meminta KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan.

"Integritas adalah fondasi kepercayaan publik. Jika alarm ini tidak direspons dengan tindakan nyata, risiko runtuhnya kepercayaan masyarakat akan semakin besar," tegas Ihkram.

Sumber: Riauaktual.com