Jadi Tersangka Dugaan Korupsi di RSUD Bangkinang, Komisaris PT Fatir Jaya Pratama Ditahan

PEKANBARU, BEDELAU.COM --Komisaris PT Fatir Jaya Pratama, Abdul Kadir Jailani, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan instalasi ruang rawat inap (Irna) tahap III di RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar. Ia merupakan inisiator peminjaman PT Gemilang Utama Alen yang mengerjakan proyek.

Jailani ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa sebagai saksi, Rabu (23/2/2022). "Setelah dilakukan gelar perkara, ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan Rabu malam," ujar Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Kamis (24/2/2022).

Raharjo menjelaskan, Jailani ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pekanbaru. Penahanan awal dilakukan selama 20 hari ke depan sebagai tahanan tutupan jaksa. "AKJ ditahan di rutan," kata Raharjo.

Raharjo menjelaskan, penyidik telah melayangkan panggilan tiga kali terhadap Jailani tapi yang bersangkutan mangkir dan baru bisa hadir pada Rabu kemarin. Penyidik menemukan bukti keterlibatannya dalam proyek tersebut.

Dijelaskan, Jailani mendapatkan fee 10 persen dari pinjam pakai bendera PT Gemilang Utama Alen. Ia juga mengumpulkan informasinya detil kegiatan pembangunan ruangan irna yang diperoleh dari staf perencana di RSUD Bangkinang.

Tidak hanya itu, ersangka juga mendapat dukungan perusahaan terkait item Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan Water Treatment Process (WTP) dari PT Cahaya Mas Cemerlang serta dukungan gas medis dari PT Hematech.

Bersama dengan tersangka Surya Darmawan dan tersangka Ki Agus Tono Azwarani, mereka mengatur mulai dari penawaran hingga pelaksanaan lelang proyek tersebut untuk memenangkan PT Gemilang Utama Alen.

Ketiga tersangka menyampaikan dokumen penawaran yang telah direkayasa serta mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan yang sudah di-mark up.

“Tersangka menerima uang dari KITA yang merupakan uang pembayaran pekerjaan pembangunan gedung tahap III tahun 2019 sebesar lebih kurang Rp4.195.000.000. Padahal bersangkutan bukan bagian penyedia yang tercantum dalam dokumen pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan," jelas Raharjo.

Dalam perkara ini, jaksa penyidik terlebih dahulu menetapkan Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rif Helvi, Team Leader Management Konstruksi (MK) atau Pengawas pada pembangunan ruang instalasi rawat inap tahap III di RSUD Bangkinang sebagai tersangka, pada Jumat (22/11/2021). Keduanya telah diadili.

Penyidik juga menetapkan Emrizal, Project Manager pembangunan ruang instalasi rawat inap tahap III di RSUD Bangkinang sebagai tersangka. Ia sempat masuk DPO saksi dan berhasil diamankan di mess PT Sega di Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (31/1/2022) pagi.

Untuk Surya Darmawan ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Januari 2022 dan Ki Agus pada 17 Februari 2022. Keduanya masih dalam pencarian pihak kejaksaan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui, kegiatan pembangunan ruang Irna kelas III di RSUD Bangkinang dilakukan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan. Pagu anggaran Rp46.662.000.000.

Kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Allen selaku pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp46.492.675.038. Perusahaan ini diduga pinjam bendera. Management Konstruksi (pengawas) dilaksanakan oleh PT Fajar Nusa Konsultan selaku pemenang lelang.

Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan 22 Desember 2019 sesuai kontrak, pekerjaan tidak dapat diselesaikan penyedia. Selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu 90 hari kalender (sampai 21 Maret 2020) yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan akan tetapi pembangunan tetap tidak dapat diselesaikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli fisik terdapat item-item pekerjaan sesuai kontrak yang tidak dikerjakan oleh penyedia. Seperti kamar mandi, lift yang belum dikerjakan, ada beberapa item yang tidak sesuai spek.

Dari perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor diperoleh nilai kerugian sebesar Rp8.045.031.044,14. Audit dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.