Mendadak, Annas Maamun Cabut Gugatan Prapid KPK

BEDELAU.COM --Nyali Annas Maamun untuk melakukan perlawanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, ciut. Pasalnya, mantan Gubernur Riau tiba-tiba mencabut gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan suap pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD 2015. 

Gugatan praperadilan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2022 dengan nomor perkara 21/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Dalam hal ini, Annas Maamun sebagai pemohon dan KPK cq Pimpinan KPK sebagai termohon.

Adapun petitumnya, Annas Maamun meminta hakim menerima permohonan praperadilan, menyatakan status tersangka yang ditetapkan termohon tidak sah menurut hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum. Hakim dimohon 
 kiranya memberikan rasa keadilan terhadap Pemohon yang telah tua-renta kini telah berusia 82 tahun (ex aequo et bono). 

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi tak menampiknya. Diakui dia, tersangka Annas Maamun sudah mencabut gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Iya betul (tersangka sudah mencabut gugatan praperadilan)," ungkap Ali Fikri, Rabu (13/4). 

Ali Fikri menyampaikan, setiap penanganan perkara dipastikan bahwa KPK patuh pada aturan hukum yang ada. Dipaparkannya, setiap pengumuman nama tersangka dilakukan bersamaan dengan upaya paksa baik penangkapan ataupun penahanan.  “Ini percepatan penanganan perkara pasca penahanan dapat kami lakukan," imbuhnya. 

Hal ini dilakukan KPK, diungkapkan Ali, demi adanya kepastian hukum dalam setiap penegakan hukum oleh KPK. Sementara untuk kelanjutan penanganan perkara yang menyeret Annas Maamun ini, Ali menyatakan, proses penyidikan segera tuntas. 

Setelah rampung, tersangka berikut barang bukti akan diserahkan ke penuntut umum, untuk kemudian dilimpahkan ke persidangan. "Dalam waktu 2 bulan, harapan kami perkara tersebut dapat selesai pada proses penyidikan," beber Ali.

Annas Maamun ditahan selama 20 hari ke depan oleh penyidik KPK di Rutan KPK pada Kavling C1, Jakarta sejak, Rabu (30/3). Sebelum ditahan, penyidik KPK melakukan pemanggilan paksa terhadap Annas Maamun. Gubernur Riau periode 2014-2019 itu dijemput di rumahnya di Pekanbaru dan setelah cek kesehatan dan langsung dibawa ke Jakarta.

Perintah membawa tersebut dilakukan karena KPK menilai yang bersangkutan tidak koperatif untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebelumnya telah dilakukan secara patut dan sah.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan anggota DPRD sekaligus mantan Bupati Rohul Suparman dan mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus sebagai tersangka. Keduanya telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa hukuman.

Konstruksi perkara yang menjerat Annas Maamun. Selaku Gubernur Riau, ia mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi yang saat itu dijabat oleh Johar Firdaus.

Dalam usulan yang diajukan oleh tersangka AM tersebut ada beberapa item terkait alokasi anggaran yang diubah. Di antaranya mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak huni yang awalnya menjadi proyek di Dinas Pekerjaan Umum diubah menjadi proyek yang dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

Karena usulan anggaran ini tidak ditemukan kesepakatan dengan pihak DPRD sehingga Annas Maamun diduga menawarkan sejumlah uang dan adanya fasilitas lain berupa pinjaman kendaraan dinas bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai 2014 agar usulannya tersebut dapat disetujui.

Atas tawaran dimaksud, Johar Firdaus bersama seluruh anggota DPRD kemudian menyetujui usulan Annas Maamun. Selanjutnya atas persetujuan dari Johar Firdaus mewakili anggota DPRD, sekitar September 2014, Annas Maamun merealisasikan janjinya dengan memberikan sejumlah uang melalui beberapa perwakilan anggota DPRD dengan jumlah sekitar Rp900 juta.

Atas perbuatannya, Annas Maamun sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sumber: riauaktual.com