Wako Agung Minta OPD Tingkatkan Respon Cepat Tangani Persoalan Masyarakat

BEDELAU.COM --Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan respons dalam menangani persoalan masyarakat. 

Evaluasi rutin setiap bulan diperkuat agar berbagai keluhan warga, mulai dari genangan banjir, infrastruktur, kebersihan lingkungan hingga persoalan pendidikan, tidak berlarut-larut.

Penegasan itu disampaikan Agung saat rapat koordinasi bersama para camat dan kepala OPD di Kantor Kecamatan Sail, Rabu (28/10/2026). 

Kegiatan ini diselenggarakan guna mengevaluasi pekerjaan yang belum tuntas sekaligus memperkuat koordinasi antara kepala daerah, camat dan OPD terkait.

"Setiap bulan, kami melakukan rapat koordinasi. Kami mengevaluasi mana yang belum selesai pada bulan sebelumnya dan mana yang sudah selesai. Inilah gunanya membangun kedekatan antara kepala daerah, camat dan OPD," kata Wako Agung.

Ia menegaskan, koordinasi harus diikuti tindakan cepat di lapangan. Jangan sampai persoalan warga tidak tertangani hanya karena lambatnya respons OPD yang berwenang.

"Saya tidak ingin pelayanan di lapangan terhambat akibat lambatnya respons dari OPD terkait," tegasnya.

Salah satu langkah yang diperkuat yakni program Lestari. Setiap kecamatan kini memiliki 15 personel Lestari yang ditempatkan di kantor kecamatan untuk membantu menangani kebutuhan warga, khususnya terkait kebersihan lingkungan.

"Jangan sampai ada lagi, misalnya, DLHK yang lambat turun. Sekarang kami juga menonjolkan program Lestari. Setiap kecamatan sudah memiliki 15 personel yang fokus menangani apa yang dibutuhkan warga," terangnya.

Dalam evaluasi tersebut, persoalan infrastruktur, genangan banjir dan kebersihan lingkungan menjadi perhatian utama. Pemko Pekanbaru mendorong koordinasi lintas OPD agar keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Di sektor pendidikan, Pemko juga menargetkan pembagian pakaian sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan.

Selain itu, program pembebasan ijazah siswa yang tertahan akibat berbagai kendala, termasuk persoalan biaya, turut dievaluasi. Agung menyebut lebih dari 50 persen ijazah yang sebelumnya belum bisa diambil kini telah berhasil dibebaskan.

"Seluruh kepala OPD harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," jelas Wako.

Agung menegaskan, kepuasan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap pelayanan pemerintah. Ia meminta seluruh pegawai tetap siap bekerja dan memberikan pelayanan kapan pun dibutuhkan warga.

"Memuaskan warga adalah hal yang paling utama karena kita merupakan bagian dari pelayanan. Saya juga ingin seluruh pegawai siap kapan saja dibutuhkan untuk bekerja dan melayani warga," pungkasnya.

Sumber: Riauaktual.com